Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja Priyono untuk membahas banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berasal dari Jakarta. Selain itu, Jokowi juga ingin membahas pungutan liar yang dihadapi TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
"Kemarin sudah saya sampaikan ke dinas tenaga kerja DKI karena masih banyak pungli. Ada laporan ke saya, satu orang dikenai Rp8 juta kalau mau berangkat. Ini masalah saya sebagai gubernur DKI dan akan saya selesaikan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu 26 Maret 2014.
Salah satu kasus yang paling menonjol saat ini adalah kasus Satinah, TKI Indonesia di Arab Saudi yang mendapat hukuman pancung karena membunuh majikannya. Setelah ditelusuri, Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mengirimkan Satinah ternyata berasal dari Jakarta.
Agar kasus Satinah ini tak terulang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pemberangkatan TKI ke luar negeri melalui jasa penyalur tenaga kerja. Salah satu caranya dengan memperketat izin usaha PJTKI yang ada di Jakarta.
"Yang jadi kewenangan saya (DKI) akan saya perbaiki, paling tidak izin usaha ada di sini. Itu yang saya akan perketat. Nanti kalau ada yang di kementerian, itu urusannya pusat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar