Kepala BNP2TKI : Bantul Kantong TKI Purna Berwirausah

inShare Keterangan gambar: Gatot Abdullah Mansyur Kepala BNP2TKI dalam acara Temu Wicara dan Expo TKI Purna Tahun 2014 di Bantul Bantul, BNP2TKI, Rabu (17/09) - Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, Kabupaten Bantul merupakan daerah kantong TKI Purna berwirausaha. Hal ini didasarkan pada banyaknya TKI Purna yang telah melakukan usaha produktif. Di antaranya telah ada kelompok TKI Purna berusaha "Maju Bersama" yang bergerak di bidang usaha pembuatan sangkar burung, pembuatan aneka rempeyek, membuat aneka cake, membuat mie ayam dan bakso. Kemudian ada kelompok "TKI Mandiri" yang bergerak dibidang usaha membuat keripik tempe sagu, membuat aneka rempeyek, membuat aneka cake dan telah memiliki toko roti. Kabupaten Bantul juga merupakan daerah kantong TKI di Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Pernyataan Kepala BNP2TKI ini disampaikan di depan Wakil Gubernur DI Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam IX, Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati, dan beberapa bupati/walikota pada acara "Temu Wicara dan Ekspo TKI Purna Tahun 2014" di Alun-alun Bantul yang diselenggarakan BNP2TKI bekerjasama dengan BP3TKI Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Rabu pagi (17/09). Turut hadir mendampingi Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur, antara lain Sekretaris Utama Edy Sudibyo, Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, Deputi Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, Direktur Pemberdayaan Arini Rahyuwati, Direktur Pelayanan Pengaduan Mohammad Sjafrie, Direktur Mediasi dan Advokasi Teguh Hendro Cahyono, Direktur Promosi Anjar Prihantoro, Kepala BP3TKI Yogyakarta Suparjo dan beberapa Kepala BP3TKI lainnya, serta beberapa pejabat di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI dan BP3TKI Yogyakarta lainnya. Kepala BNP2TKI mengatakan, sebagai daerah kantong TKI, tentunya Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki TKI Purna dalam jumlah yang cukup besar dan memerlukan perhatian Pemerintah Daerah dan mitra kerjanya. Berdasarkan data yang ada di BNP2TKI, remitansi TKI asal Provinsi DI Yogyakarta yang bekerja di luar negeri tahun 2013 berjumlah Rp. 284.399.857.956,40 (dua ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam koma empat puluh rupiah). Sedangkan untuk Kabupaten Bantul sendiri tahun 2013 berjumlah Rp. 74.379.000.000 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), "Remitansi ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan potensi perekonomian lokal. Upaya memotivasi bagi TKI dan keluarganya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mikro atau kewirausahaan, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mendukung peluang kerja dan mengurangi pengangguran serta ketergantungan untuk bekerja ke luar negeri," kata Gatot seraya menyebut mengenai tema pelaksanaan Temu Wicara dan Ekspo TKI Purna Tahun 2014 -- yakni "Melalui Temu Wicara dan Ekspo TKI Purna, Kita Tingkatkan Usaha Ekonomi Produktif Menuju Kesejahteraan TKI Purna dan Keluarganya." JASA TKI Kepala BNP2TKI mengatakan, perlu kita ketahui bersama bahwa penempatan TKI ke luar negeri hanyalah merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di negara kita. Saat ini terdapat sekitar 6 juta orang TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka ini dapat menopang kehidupan minimal 5 orang yang terdiri suami, isteri, anak-anak atau bahkan orangtua mereka, sehingga sekitar 30 juta orang di Indonesia dapat ditopang kehidupannya karena jasa TKI. Sesuai data di BNP2TKI penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari Bantul pada tahun 2013 sejumlah 1.332 orang, dan pada tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus sejumlah 525 orang. Kemudian dari sisi penerimaan devisa secara nasional, pada tahun 2013 tenaga kerja Indonesia di luar negeri kita menghasilkan remitansi berjumlah 7.413.312.003 Dollar AS atau setara Rp 86,735 trilyun dengan asumsi nilai tukar per 1 Dollar AS sebesar Rp 11.700. Jumlah remitansi tersebut cukup besar, selain merupakan potensi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian melalui kenaikan daya beli masyarakat, juga dapat diarahkan menjadi modal usaha maupun investasi. PEMBERDAYAAN TKI PURNA Gatot mengatakan, fakta menunjukkan terdapat TKI Purna yang mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonominya setelah kembali dari luar negeri. Namun sebagian TKI Purna juga menghadapi masalah sosial dan ekonomi di daerah asal karena kembali menganggur dan kembali menjadi beban pemerintah daerah. Hal ini disebabkan sebagian besar TKI Purna tidak mampu memanfaatkan atau mengalokasikan uang hasil kerja di luar negeri untuk usaha produktif. Melainkan lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Oleh karena itu, kata Gatot, diselenggarakannya kegiatan Temu Wicara dan Ekspo TKI Purna ini selain menjadi ajang promosi dan pemasaran produk-produk hasil usaha TKI Purna dan keluarganya, juga untuk sosialisasi dan publikasi mengenai kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh TKI Purna secara sosial dan ekonomi. Temu Wicara dan Expo TKI Purna Tahun 2014 di Bantul dimeriahkan stand pameran produk perwakilan TKI purna berusaha dari 11 provinsi. Di antaranya perwakilan TKI purna berusaha dari Provinsi DI Yogyakarta dan TKI purna berusaha dari perwakilan 10 provinsi lain, yakni : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dalam Temu Wicara dan Expo TKI Purna Tahun 2014 di Bantul ini juga diagendakan menghadirkan delapan bupati, yaitu : Bupati Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progro dan Walikota Yogyakarta, serta Bupati Banjar, Garut, dan Lombok Timur. Khusus acara temu wicara diikuti 300 orang - terdiri dari calon TKI, TKI Purna, dan keluarga TKI. "Kegiatan Temu Wicara dan Ekspo TKI Purna ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan motivasi bagi TKI Purna atau keluarganya untuk memanfaatkan hasil kerja di luar negeri secara optimal, antara lain dengan menjadi wirausahawan-wirausahawan baru," kata Gatot. Dengan demikian, lanjut Gatot, diharapkan akan semakin banyak TKI Purna dan keluarganya yang terinspirasi, termotivasi serta mampu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif sebagai sumber penghasilan berkelanjutan di daerah asal dan tidak selalu berfikir untuk bekerja ke luar negeri dalam rangka memperbaiki dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, kegiatan Temu Wicara dan Ekspo TKI Purna ini juga diharapkan menjadi media yang efektif untuk saling tukar informasi, serta semakin memperkuat sistem jejaring kerja dan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan pemberdayaan TKI Purna, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan, PPTKIS, TKI Purna, dunia usaha dan koperasi, LSM maupun pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap TKI Purna. POTENSI DAERAH Lebih jauh lagi Gatot mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan usaha-usaha produktif TKI Purna itu diperlukan perencanaan yang matang, di antaranya dapat dilaksanakan gagasan "one village one product" (satu desa satu produk). Contohnya di Negara Jepang, Thailand, dan Taiwan. Mereka sangat maju di bidang pertanian. "Indonesia tentunya bisa seperti itu bila seluruh Pemerintah Daerah dan mitranya serta masyarakat mau saling bahu membahu," kata Gatot. Dia katakan pula, bahwa dalam pemberdayaan TKI Purna, BNP2TKI tidak berjalan sendiri. Tetapi membangun dan menjalin kemitraan yang erat dengan semua instansi dan lembaga terkait sebagai penyedia layanan. BNP2TKI, sebut Gatot, selain sebagai penyedia layanan, juga berfungsi mengkoordinasikan, mengarahkan serta mengharmonisasikan program instansi terkait, agar dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka peningkatan kemandirian dan pemberdayaan TKI Purna.***(Imam Bukhori)